Walikota Tasikmalaya Resmi Ditahan di Rutan KPK

Posted on

Walikota Tasikmalaya sah ditahan di Rutan KPK (Komisi Pembasmian Korupsi), Jum’at (23/10/2020). Awalnya KPK sudah memutuskan Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, selaku terduga masalah suap DAK (Dana Peruntukan Spesial) Kota Tasikmalaya untuk Tahun Bujet 2018.

Dalam info jurnalis yang HR Online terima, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, menjelaskan, KPK lakukan penahanan pada terduga BBD (Budi) semenjak Jum’at, 23 Oktober 2020 sampai 11 November 2020.

BACA – Liga Italia: Juventus Vs Verona, Pirlo Pastikan Dybala Jadi Starter

Terduga akan tempati Rutan KPK cabang yang ada dalam Gedung ACLC KPK. Sesuai prosedur kesehatan buat penjagaan Covid-19, Walikota Tasikmalaya itu akan jalani karantina mandiri dalam rutan itu sepanjang 14 hari.

Ghufron menerangkan, KPK sah meredam Budi Budiman selesai penuhi panggilan penyidik buat kontrol selaku terduga.

Seterusnya, dalam pertemuan jurnalis, KPK mendatangkan Walikota Tasikmalaya dengan kenakan rompi oranye ciri khas tahanan KPK.

Masalah Suap DAK, Walikota Tasikmalaya Sah Ditahan

Dalam masalah itu, orang nomor 1 Kota Tasikmalaya ini sudah memberi suap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp700 juta. Uang suap Budi beri ke Kasie Peningkatan, Permodalan Teritori Perumahan, serta Pemukiman Ditjen Perimbangan Keuangan, Yaya Purnomo.

Karyoto, Deputi Pengusutan KPK, menjelaskan, masalah suap DAK ini berawal waktu Budi berjumpa Yaya awalnya tahun 2017. Tatap muka kedua-duanya untuk mengulas DAK TA 2018 Kota Tasikmalaya.

Dalam tatap muka itu, KPK menyangka Yaya Purnomo tawarkan dana untuk Budi untuk pengurusan peruntukan DAK. Terduga juga siap memberi fee jika Yaya siap menolongnya agar dapat memperoleh DAK.

Selanjutnya, ke nulan Mei 2017, Pemerintahan Kota Tasikmalaya ajukan kontribusi DAK reguler untuk Bagian Kesehatan dan Keluarga Bencara untuk TA 2018.

Pengajuannya sejumlah Rp 32,8 miliar serta DAK untuk Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat sebesar Rp53,7 miliar.

Seterusnya, di bulan Agustus 2017, Budi serta Yaya kembali lagi berjumpa serta minta ada kenaikan dana DAK Kota Tasikmalaya untuk TA 2018. Selanjutnya, Yaya juga janji akan mengutamakan dana itu untuk Kota Tasikmalaya.

Sesudah ada komtimen persetujuan, lanjut Karyoto, KPK menyangka Budi memberi uang sejumlah Rp200 juta ke Yaya.

Selanjutnya, bulan Desember 2017, Walikota Tasikmalaya lewat penghubungnya kembali lagi memberi uang ke Yaya sebesar Rp300 juta.

Tetapi, sesudah Kemenkeu menerbitkan tentang DAK untuk pemda, terhitung untuk DAK Pemerintahan Kota Tasikmalaya.

Dampak dari pengawasan dan pengamanan bujet DAK sama Yaya, karena itu ke TA 2018, Pemerintahan Kota Tasikmalaya memperoleh DAK 2018.

Dana Peruntukan Spesial 2018 itu untuk Dinkes sebesar seputar Rp29,9 miliar. Selanjutnya, DAK fokus wilayah banyaknya seputar Rp19,9 miliar, dan DAK DPU serta Pengaturan Tempat sebesar Rp47,7 miliar.

“Selanjutnya, seputar April tahun 2018, terduga Walikota Tasikmalaya, Budi Budiman, kembali lagi memberi uang kembali ke Yaya Purnomo sebesar Rp200 juta. Kemunginan uang itu masih masalah pengurusan DAK Kota Tasikmalaya untuk TA 2018,” jelas Karyoto.

Pasal yang Menangkap Walikota Tasikmalaya

Walikota Tasikmalaya sah ditahan KPK. Akibatnya karena tindakannya itu, Budi sudah menyalahi Pasal 5 Ayat (1) huruf a/huruf b, atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31./1999. Ini seperti Undang-Undang Nomor 20 /2001 tentang Pembasmian Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Faksi KPK juga memperingatkan ke seluruhnya pelaksana negara selalu untuk melakukan pekerjaan sama ketentuan yang berjalan.

Jauhi praktik gratifikasi dan suap, serta aparat pengawas internal dalam lembaga berkaitan harus lebih serius jalankan pekerjaannya. Semuanya untuk meminimalkan ada tindak pidana korupsi. (R3/HR-Online)

Editor : Eva Latifah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *